Penasiarluwuraya.com, LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Senin (26/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan perhatian dan dukungan seluruh pihak. Hal itu mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, hingga pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Muh. Rudi, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar berbagai persoalan yang telah dibahas dalam forum sebelumnya dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan nyata.
“Pemerintah harus memastikan anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan pelayanan kesehatan semakin baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Dahniar Hasyim Dahlan, memaparkan sejumlah aspek dalam penyelenggaraan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Salah satunya terkait mekanisme pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas.
Ia menjelaskan, besaran pembayaran kapitasi berkaitan dengan jumlah peserta terdaftar serta indikator pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembiayaan tersebut diharapkan mampu mendukung pelayanan promotif dan preventif sehingga masyarakat memperoleh penanganan sejak dini dan mengurangi rujukan yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat pertama.
Dahniar juga menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan puskesmas, mulai dari layanan kesehatan gigi, ketersediaan obat, sarana dan prasarana, hingga pemanfaatan layanan rawat inap sesuai kapasitas fasilitas kesehatan.
Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, menurutnya, menjadi persoalan yang perlu ditangani secara bertahap melalui koordinasi lintas sektor.
Melalui forum kemitraan tersebut, Pemkab Luwu berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan untuk memperkuat koordinasi serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal.












